nusakini.com--Wakil Ketua Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Tjahjo Kumolo meyakini bahwa Polri sama sekali tidak terlibat dalam dugaan penyelundupan senjata di Sudan. 

Beberapa hal yang telah ditemukan faktanya bahwa dalam pasukan FPU-8, tidak ada satupun personel Polri yang ditangkap, yang ada hanya penundaan kepulangan dalam rangka membantu UNAMID, PBB dan Pemerintah Sudan untuk membuat lebih terang dan jelas permasalahan yang ada. 

“Kompolnas meyakini bahwa Polri tidak terlibat, terbukti dengan adanya barang-barang yang berisi senjata illegal yang bukan milik Polri,” ungkap Tjahjo melalui pesan singkat di Jakarta, Kamis (26/1). 

Hal serupa juga disampaikan oleh Komosioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menegaskan, Polri tak terlibat penyelundupan senjata di Sudan. 

"Tiga komisioner, yaitu Bekto Suprapto, Andrea H Poeloengan, dan Poengky Indarti, bulan lalu baru saja selesai melakukan supervisi terhadap pasukan dari Polri, yang tergabung dalam Garuda Bhayangkara II – FPU VIII ke El Fasher, Darfur, Sudan Utara," katanya, di Jakarta, belum lama ini. 

Pengky menuturkan, saat melakukan supervisi, Pemerintah Darfur Utara yang diwakili oleh Wakil Wali (Wakil Gubenur) Provinsi Darfur Utara, menyatakan bahwa ia telah mendapatkan informasi dari masyarakatnya yang menyatakan menilai sangat positif kinerja Satgas FPU VIII selama ini. 

"Bahkan terdapat kedekatan emosional antara personel Satgas FPU VIII dengan masyarakat Darfur di sekitar wilayah tugasnya. Dengan melihat profesionalitas dan kinerja FPU VIII yang sangat baik dan memperhatikan kedekatan hubungan bilateral lndonesia - Sudan, maka Wakil Wali mengharapkan agar Polri dapat membantu Kepolisian Sudan, antara lain di bidang pelatihan dan pendidikan agar personel Kepolisian Sudan lebih mampu menjaga stabilitas keamanan dan di bidang Community Policing guna mewujudkan perdamaian di wilayahnya," ujar dia. 

Sebelum itu, lanjutnya, ketika bertemu dengan tiga pejabat utama Kepolisian Sudan di Khartoum, mereka juga memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap kinerja Polri yang tergabung dalam pasukan perdamaian UNAMID FPU VIII dan IPO sebagai tim yang sangat profesional dan hasil kerja yang sangat baik. 

Dalam hal ini, pihak Kompolnas menurut Tjahjo terus mendukung semua pihak untuk bersikap objektif,professional, bertanggung jawab dan transparan dalam mengungkap kasus. 

“Kompolnas merekomendasikan, mendukung pengungkapan permasalahan tersebut, pasukan FPU-8 patut diberikan pendampingan dan asistensi dari Pemerintah Indonesia dan Mabes Polri, baik dari segi Bahasa, Konseling dan Hukum,” tutup Tjahjo.(p/ab)